Komitmen Moral Penegak Hukum

Ditengah carut marutnya sistem peradilan yang terjadi di negara kita saat ini, isu-isu yang menyangkut ketidakadilan terlebih yang melibatkan masyarakat kecil akan menjadi suatu konsumsi yang sangat sensitif. Tuntutan akan adanya suatu sistem peradilan yang akuntabel dan transparan tidak pernah surut. Masyarakat senantiasa menginginkan adanya transparansi informasi berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Akuntabilitas sistem peradilan disini dapat diartikan sebagai kewajiban para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik. Sebagaimana disampaikan dalam United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offender, 1995, bahwasannya aparat hukum yang tergabung dalam sistem peradilan perlu mengembangkan manajemen peradilan sehingga dapat berlaku secara akuntabel, transparan, dan sustainable. Akuntabilitas dalam sistem peradilan merupakan bagian dari konsep good governance. Implementasi hal ini akan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam pengembangan manajemen sistem peradilan yang ada saat ini seperti yang dilakukan oleh Polri. Polri sebagai bagian dari criminal justice system membuat suatu program yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana telah diluncurkan Kapolri pada awal tahun 2009 ini tentang adanya program quick win, salah satu poin di dalamnya adalah transparansi dalam proses penyidikan. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor atau korban suatu tindak pidana. Sehingga melalui surat ini diharapkan pelapor dapat mengetahui sejauh mana proses penyidikan yang telah dilakukan terhadap perkara yang dilaporkannya. Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyidik dan transparansi dalam proses penegakan hukum.

Selanjutnya dalam pencanangan program 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Presiden menggulirkan 15 program pilihan. Yang salah satunya adalah pemberantasan mafia hukum. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam sistem peradilan kita saat ini terdapat pihak-pihak yang berperan sebagai makelar kasus. Dimana keberadaannya sarat dengan praktik suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, dan pungutan-pungutan lain yang tidak  semestinya, demi memperlancar suatu proses perkara hukum. Hal ini tentu saja dapat merusak nilai keadilan, serta menciderai asas kepastian hukum. Dalam kesempatan itu Presiden juga membuka akses melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000 bagi warga masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui praktik mafia hukum dalam sistem peradilan kita.

Kita sadari bahwa akuntabilitas dari sistem peradilan kita saat ini masih jauh dari harapan. Dan perjuangan untuk mewujudkan akuntabilitas membutuhkan perjalanan yang panjang. Baik sistem maupun sumber daya yang ada harus terus menerus diperbaiki. Namun yang utama adalah komitmen moral dari setiap individu aparat penegak hukum harus selalu ditingkatkan. Karena sebagus apapun suatu sistem diciptakan, apabila personil yang melaksanakannya tidak memiliki komitmen moral yang tinggi, maka akan sia-sia usaha yang dilakukan. Memang tidak mudah untuk mendapatkan komitmen moral tersebut. Karena hal ini berkaitan erat dengan kultur yang sudah ada pada sebuah institusi secara turun-temurun. Dengan adanya mekanisme check and balances serta peran masyarakat melalui media untuk terus mengawasi kinerja sistem peradilan kita, maka akuntabilitas sistem peradilan kita akan dapat diperbaiki.