Skip to content

Ketimpangan Layanan Kesehatan Polri

July 4, 2009

kesehatanSuatu hari saya mendengarkan keluhan dari seorang teman personil polisi tentang layanan kesehatan pada institusi ini. Ceritanya, ayah dari rekan ini mengalami kecelakaan pada saat mengendarai sepeda motor yang terjadi di sebuah kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Akibat dari kecelakaan tersebut, si bapak ini menderita luka parah di bagian kepala dan harus segera mendapatkan perawatan darurat. Akhirnya, karena si bapak adalah pensiunan pegawai negeri yang memiliki Askes, maka segera dibawalah beliau ke Rumah Sakit Daerah Setempat. Semua pelayanan yang tebaik dari pihak Rumah Sakit diminta oleh pihak keluarga untuk dapat menyelamatkan si bapak. Cukup lama beliau dirawat di ruang ICU, sedangkan biaya perawatan di ruang tersebut mencapai jutaan rupiah per hari. Hingga pada saat itu sudah ratusan juta rupiah biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Namun Tuhan berkehendak lain, setelah sekitar tiga minggu berada di ruang ICU, pada akhirnya si bapak meninggal dunia. Meskipun demikian, ada berita baik yang dapat dirasakan sangat membantu pihak keluarga. Hampir seluruh biaya yang seharusnya dikeluarkan ditanggung oleh pihak Askes. Sehingga meskipun merasakan kehilangan, pihak keluarga tetap dapat bersyukur dengan adanya bantuan dari asuransi kesehatan ini.
“Tapi kenapa institusi kita tidak memberikan pelayanan yang seperti itu kepada anggotanya ya pak ?” Layanan kesehatan yang diberikan Polri, terbatas pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang biasanya hanya terdapat satu buah di ibukota propinsi (tingkat Polda). Sedangkan anggota Polri tersebar sampai pelosok wilayah tanah air. Misalnya, apabila terjadi suatu kecelakaan seperti musibah di atas, akan sangat menyulitkan bagi anggota ini. Karena jarak dari satu ibukota kabupaten (setingkat Polres) bisa jadi sangat jauh dengan Polda (Ibukota Propinsi). Tentu saja pertolongan yang cepat tidak dapat diharapkan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jarak tersebut ataupun biaya akomodasi keluarga selama korban dirawat, tentu saja akan sangat memberatkan. Ada mekanisme lain dalam sistem layanan kesehatan Polri yang dikenal sebagai “restitusi”. Misalnya seorang anggota sakit kemudian dirawat di Rumah Sakit rujukan dari kesatuan setempat, selanjutnya akan diajukan biaya penggantian. Biaya penggantian ini yang disebut sebagai “restitusi”. Namun berdasarkan pengalaman, biaya penggantian ini tidak dapat sepenuhnya mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak keluarga. Karena pada dasarnya dana restitusi ini sangat terbatas, yang terbagi dalam satu tahun anggaran, selanjutnya dibagi lagi kepada sejumlah anggota yang memerlukan biaya penggantian.
Kita mesti menyadari bahwa layanan fasilitas kesehatan pemerintah daerah (Rumah Sakit Umum Daerah) jauh lebih banyak jumlahnya (hampir setiap kabupaten memiliki RSUD) dari pada jumlah fasilitas kesehatan Polri. Akan lebih baik rasanya apabila anggota Polri juga memiliki Asuransi Kesehatan (Askes) sebagaimana yang dimiliki pegawai negeri pada umumnya. Sehingga bagi anggota yang berdomisili jauh dari keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara di tiap Polda, tetap dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan pemerintah. Tentu saja hal ini sangat membantu sekali bagi kesejahteraan dan perlindungan terhadap kesehatan setiap personil Polri di lapangan. Sungguh merupakan sebuah ketimpangan apabila Rumah Sakit Pusat Polri Kramatjati selalu berpacu mengembangkan diri dengan mengadakan peralatan medis yang super canggih, tetapi itu tidak dapat dirasakan personil Polri yang jauh dari ibukota. Tidak harus dengan “bisa” berobat di Rumah Sakit Bhayangkara, cukup dengan memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan di wilayahnya sendiri saja, itu sudah sangat membantu.

“Tulisan ini hanyalah opini belaka, hasil obrolan dengan dengan rekan-rekan sesama anggota Polri”

10 Comments leave one →
  1. BATUA88 permalink
    July 6, 2009 5:17 pm

    KALAU BAPAK BAPAK SEBAGAI PERWIRA TENTUNYA TIDAK AKAN CERITA
    LEBIH KASIHAN PARA BINTARA

  2. Yoga permalink
    July 21, 2009 10:03 pm

    Bapak Purn POLRI..Dulu waktu kecil-SD sktr tahun 80an.saya ingat sekali….klo berobat sakit selalu dibawa ke R.S. Kramat Jati…2x operasi (amandel dan hernia) smua jg disana.kata Bpk/ibuku: anggota keluarga POLRI yg berobat disana gratis termasuk pula operasi yg saya alami.entahlah mgkn krn waktu itu aku msh kecil tdk bgtu paham tentang biaya2nya.stlh bpk pensiun n pindah kedaerah..sya tdk pernah berobat lg ksana. Trima kasih POLRI dulu kau telah sdkt meringankan beban kesehatan keluarga kami.

  3. Polisidesa permalink
    February 16, 2010 9:31 pm

    Semoga para pimpinan Polri segera menindak lanjuti keluhan anggota Polri tentang masalah kesehatan,karena bagi kami anggota Polri yg dinas di wilayah yg tidak ada Rs.bhayangkara,selama ini kami berobat dan opname dg biaya sendiri.Saya sangat setuju apabila anggota Polri mendapatkan askes.

  4. endang permalink
    February 24, 2010 2:13 pm

    TNI POLRI adalah WNI yang sangat terbaik walau serba kekurangan tetapi tidak pernah mengeluh kepada negaranya walau nyawanya dipertaruhkan dalam Profesinya biar Tuhan yang Maha Kuasa yang menggantikan Keikhlasannya.Hidup TNI POLRI .Hanya kepada Tuhan lah kami bisa berkeluh kesah

  5. christian permalink
    July 28, 2011 4:18 pm

    ..tolonglah saya bintara tak berdaya ..mohon belas kasihan para rekan & saudara ..anakku sakit kanker ..gak tahu lagi mau darimana cari biaya pengobatan..

  6. June 8, 2012 6:03 pm

    parraahhh !!!!
    perwiranya ajah yg suruh maju kl ada ribut2…

  7. subianto permalink
    January 22, 2013 10:23 am

    saya mengobati anak saya habis 12 juta,, saya ajukan restitusi keluar hanya 300ribu,,
    Polisi organisasi yang NISTA!!!

  8. david permalink
    May 6, 2013 11:26 am

    JAMINAN KESEHATAN POLRI SUDAH JELAS DI ATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013.PERTANYAANNYA SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK ATAU TIDAK

  9. david permalink
    May 6, 2013 11:29 am

    mudah-mudahan kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tersebut amin

  10. desly permalink
    August 20, 2014 10:24 am

    Dulu sebelum ada bpjs, berobat ke rs.polri itu mudah banget.gak pake syarat macam2.cuma bawa kartu kesehatan keluarga anggota polri dan kpi. Tp setelah ada bpjs semuanya jadi hancur. Tadi sy ke rs.selapa di ciputat.pas mau daftar dimintain surat rujukan dari kesdin dimana suami sy bertugas. Kalo gak pake surat rujukan saya dikenakan biaya spt masyarakat umum. Sungguh sangat mengecewakan.akhirnya tanpa diperiksa saya pulang dgn masih menahan rasa sakit.mendingan gak ush ada potongan buat pelayanan kesehatan aja sekalian biar kita sendiri yg nentuin mau pakai jasa pelayanan kesehatan yg model apa.ada banyak koq asuransi yg pelayanannya sangat baik yg boleh kita pilih.bahkan kita gak jadi spt org miskin yg memelas minta dikasihani. Malah kita diperlakukukan seperti bos, dtg, kasih kartu kesehatan asuransi langsung diberi palayanan yang terbaik. Dimanakah kita bisa mengeluhkan masalah2 yg spt ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: